Kurvanews.com, BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan aplikasi Jabar Merawat melalui platform Sapa Warga. Aplikasi ini menjadi saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala saat berobat di rumah sakit. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut aplikasi ini dibuat karena masih ada keluhan masyarakat terkait pelayanan di 86 rumah sakit di Jawa Barat dan Jakarta yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Keluhan Warga Jadi Alasan Pembuatan Aplikasi
“Kami paham bahwa kerjasama Pemprov Jabar dan Pemkab dan Pemkot se-Provinsi Jawa Barat dalam upaya melayani masyarakat di 86 rumah sakit di Provinsi Jawa Barat dan di Jakarta pasti dalam pelaksanaannya kami melihat masih ada keluhan, masih ada masalah-masalah yang dihadapi,” ujar Dedi dikutip Kamis (5/11/2026).
Melalui aplikasi tersebut, kata dia, warga bisa menyampaikan keluhan jika mengalami hambatan pelayanan. Keluhan itu bisa disampaikan sebelum maupun saat menjalani perawatan di rumah sakit.
“Untuk itu agar warga mendapat kemudahan layanan dan apabila menghadapi masalah bisa mencari tempat mengadu untuk menyelesaikan masalah tersebut saat akan dirawat atau sedang dirawat,” tegas Dedi.
Tampung Laporan Penolakan Rumah Sakit
Dedi menjelaskan, aplikasi Jabar Merawat juga menampung laporan warga yang mengalami penolakan dari rumah sakit mitra pemerintah daerah.
“Aplikasi Jabar Merawat di Sapa Warga ini adalah tempat untuk menyampaikan keluhan ketika ada layanan rumah sakit yang sudah kerjasama tapi masih menghadapi hambatan bahkan ditolak,” katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu berharap, aplikasi tersebut dapat memudahkan seluruh warga Jawa Barat. Termasuk yang sedang berada di Jakarta dalam mendapatkan layanan kesehatan.
“Dan ini cara kami untuk memberikan kemudahan bagi seluruh warga Jawa Barat baik yang berada di Provinsi Jawa Barat maupun yang berada di Jakarta,” kata Dedi.
Kerja Sama dengan 86 Rumah Sakit
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jabar bekerja sama dengan 86 rumah sakit. Kerja sama itu agar masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau biaya pengobatannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan.
Kerja sama ini melibatkan tujuh rumah sakit milik Pemprov Jabar dan 79 rumah sakit lainnya. Rinciannya terdiri dari rumah sakit rujukan pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah (RSUD), serta sejumlah rumah sakit swasta di Jawa Barat dan Jakarta.
Program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Termasuk ketika membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi terkendala biaya.
“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis beberapa waktu yang lalu.
Komentar