Kurvanews.com, MARANTI-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, membatasi usulan kenaikan tarif angkutan laut yang diajukan dua perusahaan pelayaran. Kedua perusahaan itu adalah PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet).
Sebelumnya, kedua perusahaan mengusulkan kenaikan tarif sebesar 15 persen untuk sejumlah rute pelayaran. Namun, Pemkab Kepulauan Meranti memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
Adapun tarif angkutan laut untuk rute dalam wilayah kabupaten diminta tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat penyesuaian tarif angkutan laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti.
Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan, pemerintah daerah memahami kebutuhan perusahaan pelayaran menyesuaikan tarif. Apalagi, biaya operasional meningkat.
Namun, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya,” ujarnya.
Muzamil menambahkan, daya beli masyarakat Meranti yang masih terbatas menjadi salah satu pertimbangan penting. Terlebih, transportasi laut merupakan kebutuhan utama masyarakat untuk menunjang mobilitas antarpulau.
Kajian Dasar Hukum Tarif
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Fahri memaparkan kajian dan telaahan terkait usulan penyesuaian tarif. Pembahasan mencakup dasar hukum, pembagian kewenangan penetapan tarif berdasarkan trayek, serta komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.
Fahri menjelaskan, penetapan tarif mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1777/XII/2022, serta Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 326/HK/KPTS/X/2022.
Kewenangan penetapan tarif disesuaikan dengan jaringan trayek pelayaran. Cakupannya lintas provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi, maupun dalam wilayah kabupaten.
Sementara itu, pihak perusahaan mengusulkan kenaikan tarif dengan mempertimbangkan peningkatan sejumlah komponen biaya operasional. Komponen itu antara lain bahan bakar minyak (BBM) industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, serta kebutuhan investasi pengadaan kapal baru.
DPRD Minta Penjelasan Rinci
Rapat tersebut juga menerima masukan dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua Komisi II DPRD Syaifi menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dan anggota Komisi II Al Amin juga meminta perusahaan memaparkan secara terperinci persoalan yang mendasari usulan kenaikan tarif.
Al Amin menyampaikan, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti akan mengagendakan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme di tingkat legislatif.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif dilanjutkan melalui mekanisme legislatif. Langkah itu sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin, serta sejumlah pejabat terkait.
Komentar