Kurvanews.com, JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden sebagai langkah tepat. Mundurnya Gibran berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) soal Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah.
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sarifuddin Sudding dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kronologi Pengunduran Diri
Gibran memutuskan mundur menyusul polemik dokumen pendidikannya yang menjadi syarat pencalonan di Pilpres. Setelah menyampaikan mundur kepada Presiden Prabowo, Gibran langsung menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI.
Gibran datang ke kompleks parlemen hanya 2 jam sebelum Rapat Paripurna DPR RI digelar. Agenda rapat itu adalah pembacaan usulan HMP untuk pemakzulan Gibran.
Usulan HMP telah ditandatangani 120 anggota dewan dari seluruh fraksi di DPR. Namun, karena Gibran sudah mundur, usulan HMP dibatalkan. Rapat Paripurna DPR pun batal digelar.
“Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” papar Sudding yang juga Ketua Fraksi PAN MPR ini.
Legitimasi Hukum Jadi Sorotan
Sudding menjadi salah satu anggota DPR yang memulai dorongan usul HMP pemakzulan Gibran. Ia juga satu-satunya anggota Fraksi PAN yang menandatangani usulan HMP.
Menurut Sudding, usulan HMP atau proses pergantian Wapres di MPR merupakan hal mendesak. Sebab, Gibran sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum dengan adanya putusan MA, yang juga didukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.
“Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” ungkap Sudding.
Ditambahkan Sudding, keputusan Gibran mundur juga dapat menjaga stabilitas politik. “Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” jelasnya.
“Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban,” imbuh Sudding.
Apresiasi Kesolidan DPR
Sudding menyoroti kesolidan anggota DPR dalam menyikapi persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. “Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ucapnya.
“Saya juga melihat, kawan-kawan di DPR menjalankan fungsi pengawasan dewan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan konstitusi,” sambung Sudding.
Sudding mengingatkan, jabatan Wakil Presiden bukan semata diperoleh melalui dukungan politik dan hasil pemilihan umum. Proses pencalonan dan pengisian jabatan harus memenuhi seluruh persyaratan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya.
Tahapan Pemilihan Wapres Pengganti
Dengan pengunduran diri Gibran, MPR RI akan menggelar Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti. Sidang itu harus digelar maksimal 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Presiden akan mengajukan dua nama calon Wapres pengganti beserta syaratnya. Pengajuan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum paripurna.
Setelahnya, MPR membentuk tim verifikasi maksimal 5 persen anggota MPR. Tim ini bekerja 7 hari memeriksa dokumen kandidat.
Calon yang lolos verifikasi lalu menyampaikan pernyataan kesiapan. Mereka kemudian dipilih melalui pemungutan suara terbanyak dalam Sidang Paripurna MPR untuk meneruskan sisa masa jabatan.
Sudding berpandangan, pengunduran diri Gibran berkaitan dengan legitimasi moral dalam penyelenggaraan jabatan publik. “Pejabat Negara harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan dan legitimasi jabatannya,” urai Sudding.
“Dan perlu diingat, stabilitas Negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.
Sudding menilai pergantian Wapres akan menjadi jawaban atas polemik dalam kasus Gibran. “Bahwa keresahan masyarakat yang belakangan muncul mengenai isu kelayakan persyaratan Wakil Presiden diharapkan dapat segera berakhir,” tutup Sudding.
Komentar