Kurvanews.com, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi oleh pejabat sementara. Posisi itu juga tidak perlu dialihkan kepada triumvirat.
Yusril memastikan kekosongan tersebut tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Termasuk saat Presiden RI Prabowo Subianto sedang melaksanakan kunjungan kerja di luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Yusril untuk merespons dinamika ketatanegaraan terkait posisi Wakil Presiden. Menurutnya, secara konstitusional, tugas utama Wakil Presiden adalah membantu kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, ketiadaan Wakil Presiden membuat Presiden Prabowo Subianto dapat memegang dan menjalankan seluruh kewenangan pemerintahan secara mandiri.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” ujar Yusril usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Bantah Isu Triumvirat
Ia juga menepis anggapan bahwa kekosongan posisi tersebut secara otomatis memicu pengalihan tugas kepresidenan kepada triumvirat. Triumvirat terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Menurut Yusril, pengalihan itu tidak berlaku saat kepala negara berhalangan hadir atau melawat ke luar negeri. Ia menegaskan, Presiden tetap mempunyai kewenangan penuh dalam memimpin pemerintahan dari mana pun. Presiden didukung para menteri yang fokus pada bidang tugas masing-masing.
Selain itu, keberadaan teknologi komunikasi modern dinilai sangat membantu kelancaran koordinasi jarak jauh antara kepala negara dan jajaran kabinet. Dengan demikian, urusan birokrasi dan pengambilan kebijakan strategis tetap dapat berjalan efektif tanpa hambatan berarti.
Wapres Tak Bisa Ambil Keputusan Mandiri
Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, Yusril menambahkan, Wakil Presiden tidak memiliki otoritas mengambil keputusan atau kebijakan strategis secara mandiri tanpa mandat penuh dari kepala negara. Seluruh produk hukum atau keputusan yang ditandatangani seorang Wakil Presiden pada dasarnya tetap berstatus sebagai keputusan resmi Presiden.
“Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Penyerahan surat itu berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Komentar