Kurvanews.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) maupun tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan resmi, Senin (9/11/2026).
Yusril menegaskan, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada penyidik kepolisian. Penyidik diminta mengusut perkara tersebut secara profesional dan transparan.
Langkah itu diambil guna memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai norma yang berlaku. Pemerintah juga ingin memastikan tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus ini.
Arahan Presiden Tanpa Pandang Bulu
Karena itu, Menko Yusril mengungkapkan, presiden telah memberikan arahan tegas. Penyidikan harus dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu.
Selain mendalami dugaan penyadapan ilegal, penyidik Bareskrim Polri juga membuka peluang mengusut potensi tindak pidana lain. Salah satunya dugaan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Saat ini, proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa para saksi, serta menghadirkan keterangan ahli.
Penjelasan Teknis Diserahkan ke Bareskrim
Mengenai detail teknis perkembangan perkara, pemerintah menyerahkan kewenangan penuh kepada Bareskrim Polri. Hal ini juga berlaku untuk kebijakan pengungkapan substansi penyadapan kepada publik.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus. Tim itu bertugas melakukan pengusutan mendalam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden.
Komentar