Kurvanews.com, JAKARTA—Direktur Eksekutif Monas Syndicate Razikin meminta Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperjelas arah dan tujuan kajian mengenai penyempurnaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kajian itu sebelumnya disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Razikin, publik perlu mendapat penjelasan tegas. Apakah kajian tersebut terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengurus Danantara dan BUMN dalam menjalankan aksi korporasi. Atau, apakah kajian diarahkan pada perubahan yang lebih luas terhadap konstruksi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kalau persoalannya adalah kegelisahan pengurus Danantara dan BUMN dalam mengambil keputusan bisnis karena khawatir menghadapi proses pidana ketika terjadi kerugian, saya memahami persoalan tersebut. Namun, solusinya tidak harus melalui redefinisi korupsi. Kita perlu memperkuat Business Judgment Rule (BJR) dan memastikan instrumen hukum yang sudah tersedia diterapkan secara konsisten,” ujar Razikin dikutip Senin (09/11/2026).
Jangan Munculkan Persepsi Pelemahan
Ia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dalam mengomunikasikan agenda penyempurnaan UU Tipikor. Komunikasi itu jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa Presiden Prabowo sedang melonggarkan atau melemahkan agenda pemberantasan korupsi.
“Jangan sampai kajian yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum justru membangun kesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sedang melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Reformasi hukum seharusnya memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan korupsi,” tegasnya.
Landasan Hukum Sudah Tersedia
Razikin menjelaskan, perlindungan terhadap pengurus BUMN telah memiliki landasan hukum. Aturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Pasal 9F mengatur persyaratan tertentu bagi direksi untuk memperoleh perlindungan dari pertanggungjawaban atas kerugian. Syaratnya antara lain kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah dilakukan upaya mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Sementara itu, Pasal 3Y mengatur perlindungan hukum bagi organ Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berdasarkan persyaratan yang ditentukan undang-undang.
“Artinya, jika tujuan kajian DEN adalah memperkuat perlindungan bagi pengurus Danantara dan BUMN yang bekerja secara profesional, landasan hukumnya sudah tersedia. Yang perlu didorong adalah kepastian penerapan BJR, bukan membuka ruang ketidakpastian baru melalui perubahan definisi korupsi,” jelasnya.
Pasal 4B UU BUMN Perlu Dibaca Cermat
Aktivis Muhammadiyah itu juga menyoroti Pasal 4B UU BUMN beserta penjelasannya. Pasal itu mengatur bahwa keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, bukan keuntungan atau kerugian negara.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dibaca secara cermat dalam konteks pemisahan kekayaan negara pada BUMN. Namun, ketentuan itu tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan otomatis pertanggungjawaban pidana. Khususnya apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Razikin menegaskan, Business Judgment Rule merupakan instrumen penting. Instrumen ini membedakan keputusan bisnis yang diambil secara profesional dan beritikad baik dari tindakan yang mengandung penyalahgunaan kewenangan.
Direksi yang melakukan kajian secara profesional, mematuhi prosedur, menggunakan informasi memadai, dan tidak memiliki benturan kepentingan harus memperoleh perlindungan hukum yang layak. Sebaliknya, suap, manipulasi transaksi, dan tindakan koruptif lainnya tidak boleh berlindung di balik alasan keputusan bisnis.
“Kerugian bisnis tidak otomatis berarti korupsi. Tetapi kepastian hukum juga tidak boleh menjadi alasan untuk melindungi korupsi. Negara harus mampu melindungi profesionalisme direksi sekaligus menindak tegas penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Minta DEN Buka Diri
Ia meminta DEN menjelaskan secara terbuka bagian mana dari ketentuan yang ada yang dinilai belum memadai. DEN juga diminta menjelaskan mengapa instrumen BJR yang telah tersedia belum cukup menjawab persoalan, serta perubahan konkret apa yang hendak diusulkan.
“Korupsi tidak perlu didefinisikan ulang hanya untuk melindungi pengurus Danantara dan BUMN. Perjelas sasaran kajian DEN, optimalkan instrumen hukum yang sudah tersedia, dan perkuat agenda pemberantasan korupsi. Kepastian hukum bagi dunia usaha harus berjalan seiring dengan komitmen Presiden Prabowo menjaga kekayaan negara dan memberantas korupsi,” tutup Razikin.
Komentar