Kurvanews.com, JAKARTA-Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia menilai persoalan keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit perlu diselesaikan melalui komunikasi dan edukasi berkelanjutan.
Ketiga pihak, yakni rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien, dinilai perlu memiliki pemahaman sama. Mulai dari kriteria kegawatan medis, mekanisme penjaminan, hingga prosedur pembayaran klaim.
Hal tersebut disampaikan Indah usai kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit (RS) St. Elisabeth Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, perbedaan kriteria kegawatan medis yang digunakan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien dapat menjadi salah satu sumber persoalan dalam pengajuan klaim.
Contoh Kasus Suhu 39 Derajat
Indah mencontohkan, dalam kondisi tertentu rumah sakit tetap harus memberikan penanganan medis meski kondisi pasien belum memenuhi kriteria yang ditanggung BPJS Kesehatan. Ia mengilustrasikan pasien dengan suhu tubuh 39 derajat Celsius yang sudah mengalami kondisi tidak tertahankan, sementara ketentuan penjaminan tertentu mensyaratkan suhu mencapai 40 derajat Celsius.
“Kalau pasien sudah teriak-teriak tidak tahan, rumah sakit mau tidak mau harus menerima. Pada saat dia menerima, misalnya panas 39 derajat, sementara kalau tidak 40 derajat tidak di-cover, maka biaya perawatannya tidak diganti. Padahal, rumah sakit tetap melakukan perawatan dan penyembuhan terhadap pasien,” ujar Indah.
Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, situasi itu bisa menimbulkan persoalan dalam proses pengajuan hingga penyelesaian tagihan atau invoice rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Akibatnya, rumah sakit berpotensi menanggung beban finansial ketika pelayanan telah diberikan, tetapi klaim yang diajukan belum dapat diselesaikan.
Keluhan Pasien Diminta Pulang
Selain itu, Indah mengungkapkan, persoalan penjaminan layanan kesehatan juga kerap menjadi keluhan dalam berbagai pertemuan di Komisi IX DPR RI bersama pemangku kepentingan sektor kesehatan. Salah satu isu yang mencuat adalah praktik pasien yang diminta pulang setelah tiga hari menjalani perawatan.
“Tiga hari dipulangkan itu sebenarnya sudah menjadi bahasa sehari-hari. Ini tetap harus kita benahi dan perlu ada literasi kepada petugas medis di lapangan, kepada pasien, dan kepada BPJS itu sendiri. Ketiga pihak harus sama-sama diberikan edukasi supaya memahami,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penjaminan dapat memengaruhi keputusan pelayanan. Rumah sakit, misalnya, berpotensi khawatir biaya perawatan tidak ditanggung BPJS apabila pasien menjalani rawat inap lebih lama. Sementara itu, pasien juga perlu memperoleh penjelasan mengenai ketentuan penjaminan dan pertimbangan medis yang mendasari keputusan perawatan.
Oleh karena itu, Indah mendorong komunikasi lebih intensif antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan guna meluruskan informasi yang berkembang. Menurutnya, anggapan bahwa pasien harus dipulangkan setelah tiga hari karena rumah sakit khawatir tidak memperoleh pembayaran perlu diklarifikasi bersama.
“Kalau kita tanya ke BPJS, sebenarnya tidak begitu. Jadi, perlu sedikit duduk bersama secara terus-menerus. Semoga ke depan bisa lebih baik,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur I tersebut.
Batas Waktu Pembayaran Klaim
Sebagai informasi, mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 76, pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dilakukan paling lambat 15 hari setelah berita acara kelengkapan berkas klaim diterbitkan dan klaim diverifikasi.
Ketentuan tersebut juga mengatur batas waktu apabila berita acara kelengkapan berkas klaim tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan keterangan BPJS Kesehatan, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit sepanjang 2025 tercatat sekitar 13,6 hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap.
Angka tersebut berada di bawah batas waktu maksimal pembayaran sebagaimana diatur regulasi. Meski demikian, Indah berharap komunikasi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan terus diperkuat. Tujuannya agar perbedaan pemahaman maupun persoalan administrasi penjaminan tidak menghambat pelayanan dan merugikan pasien.
Komentar