Kurvanews.com, JAKARTA-Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka dinamika baru dalam konfigurasi politik nasional. Pemerintahan Prabowo Subianto kini menghadapi tantangan untuk memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai konstitusi sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.
Direktur Eksekutif Monas Syndicate, Razikin, menilai bahwa penentuan calon wakil presiden pengganti tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik praktis, kedekatan personal, maupun kompromi antarelite.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan politik.
“Presiden Prabowo tidak sekadar membutuhkan pengganti Gibran, tetapi mitra konstitusional yang mampu menjadi perekat koalisi, menjaga stabilitas politik, dan memastikan kesinambungan agenda pembangunan nasional,” ujarnya kepada Kurvanews.com, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menjelaskan, setidaknya terdapat empat alternatif sumber calon wakil presiden, yakni internal Partai Gerindra, partai-partai koalisi pemerintahan, kekuatan politik di luar koalisi, serta kalangan profesional dan teknokrat.
Namun, menurut Razikin, latar belakang politik bukanlah satu-satunya ukuran. Integritas, kompetensi, pemahaman tata negara, ekonomi, geopolitik, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus menjadi pertimbangan utama.
“Jangan sampai pengisian jabatan wakil presiden hanya menjadi transaksi politik elite. Figur yang dipilih harus memiliki legitimasi, kapasitas kenegaraan, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat,” tegasnya.
Razikin juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara presiden dan wakil presiden. Keduanya harus menjadi mitra kelembagaan yang saling mendukung, bukan menciptakan dualisme maupun rivalitas kekuasaan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden harus berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan nasional. Wakil presiden ideal bukan hanya orang kedua dalam pemerintahan, melainkan figur yang mampu memperkuat institusi negara, merawat konsensus politik, dan mengawal pembangunan secara berkelanjutan,” pungkas Razikin.
Komentar