Kejari Tasikmalaya Hentikan Penuntutan Kasus Penipuan via Restorative Justice

Tersangka SF resmi tidak dituntut setelah kesepakatan damai dan kerugian korban dipulihkan, berdasarkan penetapan pengadilan tertanggal 13 November 2026.

- Pewarta

Kamis, 19 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Restorative justice Kejari Tasikmalaya menghentikan penuntutan kasus penipuan SF setelah perdamaian dan kerugian korban dipulihkan/Foto: Istimewa

Restorative justice Kejari Tasikmalaya menghentikan penuntutan kasus penipuan SF setelah perdamaian dan kerugian korban dipulihkan/Foto: Istimewa

Kurvanews.com, TASIKMALAYA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.

Kali ini, penuntutan terhadap tersangka berinisial SF dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan resmi dihentikan. Penghentian itu dilakukan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian.

Penghentian penuntutan tersebut dilaksanakan di Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Mangunreja, Selasa, 17 November 2026. Keputusan itu didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 26/PEN.Pid-TITUT/2026/PN Tsm tertanggal 13 November 2026.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dr Aka Kurniawan, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara serta-merta. Sebelum penghentian penuntutan dilakukan, jaksa terlebih dahulu melaksanakan ekspose perkara. Jaksa juga memperoleh persetujuan dari pimpinan Kejaksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perdamaian Tanpa Paksaan

Menurut Aka, penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dapat ditempuh karena terdapat kesepakatan damai antara tersangka dan korban. Kesepakatan itu dilandasi kesadaran masing-masing pihak.

“Perdamaian ini lahir atas kehendak kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan, intimidasi ataupun tekanan dari siapa pun. Tersangka juga telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban,” ungkap Aka dikutip Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan penting dalam penerapan restorative justice adalah adanya upaya nyata untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Upaya itu termasuk menyelesaikan kerugian yang dialami korban.

Dalam perkara SF, proses pemulihan tersebut telah dilakukan. Tersangka mengembalikan satu unit sepeda motor yang sebelumnya digadaikan serta menuntaskan seluruh kewajiban pinjaman kepada pihak saksi. Dengan demikian, kerugian materiil yang muncul akibat perkara tersebut telah diselesaikan sepenuhnya.

Pemulihan, Bukan Sekadar Hukuman

Aka menilai, pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu instrumen penegakan hukum. Pendekatan itu memberikan ruang penyelesaian yang lebih mengedepankan pemulihan dibandingkan semata-mata menjatuhkan hukuman.

“Penegakan hukum bukan hanya tentang memberikan sanksi kepada pelaku. Ada kepentingan korban yang harus dipulihkan dan hubungan sosial yang perlu diperbaiki. Namun, penerapannya tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Nikodemus Damanik, menekankan bahwa penghentian penuntutan melalui restorative justice tidak boleh dimaknai sebagai sikap permisif terhadap tindak pidana. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang mempertimbangkan sisi kemanfaatan, rasa keadilan, serta kondisi para pihak yang terlibat dalam perkara.

“Penghentian penuntutan ini bukan berarti tindak pidana dibiarkan begitu saja. Kami tetap mengedepankan aturan hukum, tetapi keadilan juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Nikodemus.

Ia menambahkan, penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat menjadi alternatif ketika persyaratan hukum terpenuhi dan hak-hak korban telah dipulihkan.

“Keadilan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan. Dalam kondisi tertentu, pemulihan kerugian, pengakuan kesalahan, dan perdamaian antara korban dengan pelaku juga menjadi bagian penting dari terwujudnya keadilan,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel kurvanews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkot Bandung Butuh Rp1,2 Triliun untuk Atasi Banjir Berulang
Bupati Garut Minta Camat dan Kades Perkuat Mitigasi Bencana
Dedi Mulyadi Turun Tangan, Pabrik BYD Subang Jadi Sorotan
Dislutkan Batang Keruk Muara untuk Jaga Jalur Kapal Nelayan
Tim Verifikasi IGA 2026 Tinjau Inovasi PEDAS di Ponpes Darussalam
687 Buruh Tani Tembakau Kunir Terima BLT DBHCHT Rp600 Ribu
Tangsi Kolonial Batang Berbenah, Bertransformasi Jadi Pusat Kuliner
Bea Cukai Banjarmasin Gagalkan Ekspor Ilegal 21,8 Kilogram Emas
Berita ini 1 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 15:00 WIB

Pemkot Bandung Butuh Rp1,2 Triliun untuk Atasi Banjir Berulang

Kamis, 19 November 2026 - 11:15 WIB

Kejari Tasikmalaya Hentikan Penuntutan Kasus Penipuan via Restorative Justice

Kamis, 19 November 2026 - 11:00 WIB

Bupati Garut Minta Camat dan Kades Perkuat Mitigasi Bencana

Rabu, 18 November 2026 - 15:00 WIB

Dedi Mulyadi Turun Tangan, Pabrik BYD Subang Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 - 11:15 WIB

Dislutkan Batang Keruk Muara untuk Jaga Jalur Kapal Nelayan

Berita Terbaru

Merger BUMN Karya diminta memperhatikan nasib pekerja, Ida Fauziyah minta Danantara jamin kepastian status karyawan/Logo: Istimewa

Politik

Ida Fauziyah Minta Danantara Jamin Nasib Pekerja BUMN Karya

Kamis, 19 Nov 2026 - 18:30 WIB

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman/Foto: Humas DPR RI

Politik

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset di Paripurna Ke-13

Kamis, 19 Nov 2026 - 18:15 WIB

Adab dan tata cara berdoa dalam Islam meliputi niat ikhlas, memuji Allah, mengangkat tangan, hingga memilih waktu mustajab/Ilustrasi: Kurvanews.com

Khazanah

10 Adab dan Tata Cara Berdoa dalam Islam

Kamis, 19 Nov 2026 - 18:00 WIB