Kurvanewscom, JAKARTA-Keluarga besar FKPPI diminta tidak goyah. Mereka juga diminta tidak takut diintimidasi, tidak terpancing provokasi, dan tidak memberi ruang bagi pihak yang ingin merongrong republik.
Seruan keras itu disampaikan Wakil Ketua Umum sekaligus Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, saat ini bukan waktunya diam. Seluruh anak kolong di Indonesia harus merapatkan barisan dan berdiri tegak di belakang pemerintahan yang sah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo, kata Bamsoet, bukan presiden hasil jalan pintas. Ia dipilih rakyat lewat Pemilu 2024, dilantik MPR pada 20 Oktober 2024, dan memegang mandat konstitusional hingga 2029.
Menggoyang pemerintahannya, lanjut Bamsoet, sama dengan menggoyang kedaulatan rakyat itu sendiri.
“Anak-anak kolong tidak boleh terpancing provokasi, tidak boleh takut terhadap intimidasi, dan tidak boleh membiarkan republik dirongrong oleh pihak-pihak yang ingin memecah bangsa. Kita tegak lurus kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Semangat Sapta Marga dan Tribrata
Sebagai darah daging keluarga besar TNI-Polri, Bamsoet mengingatkan agar semangat Sapta Marga dan Tribrata tidak berhenti jadi hafalan. Semangat itu harus hidup dalam sikap: disiplin, berani, terukur, dan taat hukum.
FKPPI, menurutnya, harus tampil sebagai kekuatan sipil yang meredam konflik. Mereka juga diminta melawan hoaks dengan fakta, menolak politik adu domba, dan waspada terhadap gerakan yang mengarah pada upaya inkonstitusional.
Pasang badan untuk Presiden, lanjutnya, bukan berarti main hakim sendiri atau bertindak di luar hukum. Pasang badan artinya hadir menjaga ketertiban, menguatkan persatuan, dan menyerahkan setiap dugaan pidana kepada aparat penegak hukum.
Negara hukum tidak boleh tunduk pada tekanan massa, propaganda, maupun manuver politik yang mencoba menggerus legitimasi pemerintah.
Ingatkan Amanat Konstitusi
Bamsoet juga mengingatkan amanat konstitusi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, dan setiap warga negara punya hak sekaligus kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara.
Namun, bela negara itu harus dijalankan secara bertanggung jawab, terorganisasi, tanpa kekerasan.
Karena itu, ia mendesak Polri bertindak cepat, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Setiap dugaan makar, sabotase, penghasutan kekerasan, hingga upaya sistematis menggulingkan pemerintahan yang sah harus diusut tuntas.
Bukan hanya pelaku di lapangan, tapi juga aktor intelektualnya, sumber dananya, jaringan penggeraknya, dan para penyebar provokasinya.
“Bila terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya perbuatan pidana terhadap keamanan negara, Polri harus membongkarnya sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan, kekuatan modal, kelompok politik, ataupun kedekatan tertentu. Namun seluruh prosesnya wajib menjunjung asas praduga tak bersalah, pembuktian yang kuat, dan proses hukum yang adil,” pungkasnya.
Komentar