Kurvanews.com, JAKARTA-Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) resmi diluncurkan di Gedung Kementerian PPN/Bappenas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai aturan ini menjadi jalan menuju pelayanan publik yang tidak lagi membebani warga dengan syarat berulang.
Bagi Rini, data memang kerap diibaratkan sebagai ladang minyak baru atau the new oil. Namun, layaknya minyak mentah, data yang berserakan tidak akan membawa kesejahteraan jika tidak ditambang, disuling, dan dialirkan melalui infrastruktur yang tepat.
Karena itu, Kementerian PANRB memosisikan diri sebagai arsitek utama. Lembaga ini memastikan agenda SDI dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan melebur demi satu tujuan: kemudahan rakyat.
“Jika data adalah minyaknya, pemerintahan digital merupakan jaringan yang mengalirkan manfaatnya kepada masyarakat,” tegas Menteri Rini dikutip Senin (9/11/2026).
Ironi Fotokopi KTP di Akar Rumput
Adapun pemerintah menyadari visi besar ini masih kerap membentur realitas di lapangan. Dalam sesi diskusi panel yang terbuka dan transparan pada acara tersebut, seorang akademisi menyoroti ironi pelayanan publik saat ini.
Meski e-KTP sudah diluncurkan bertahun-tahun lalu, masyarakat di akar rumput masih terus dibebani syarat menyerahkan lembaran fotokopi KTP. Misalnya, saat memperpanjang perizinan via birokrasi layanan publik. Praktik itu pun rentan bocor atau sekadar menjadi “bungkus gorengan”.
Alih-alih menutupi fakta tersebut, pemerintah menjadikan keluhan ini sebagai katalis utama akselerasi UU SDI. Keluhan itu dijawab secara komprehensif melalui orkestrasi lintas kementerian.
Menteri Rini menegaskan, tatanan birokrasi masa depan yang dibangun PANRB akan bertumpu pada prinsip once-only.
“Kita ingin bergerak menuju prinsip once-only, agar masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan data yang sama ketika mengakses layanan pemerintah,” ungkapnya.
Face Recognition hingga IKD
Di saat yang sama, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menjelaskan kendala infrastruktur card reader di masa lalu. Menurutnya, persoalan itu kini sedang diatasi dengan teknologi Face Recognition (FR) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) via ponsel pintar.
Dengan dukungan arsitektur SPBE dari PANRB, interkoneksi ini akan menjadi standar wajib bagi seluruh instansi publik.
Lebih lanjut, UU SDI membawa terobosan radikal. Instansi pemerintah kini dapat berbagi data tanpa harus tersandera birokrasi Memorandum of Understanding (MoU).
MoU Tak Berlaku untuk Pihak Luar
Kendati demikian, pemerintah tidak membabi buta. Mengklarifikasi keraguan publik, Kemendagri memastikan ketiadaan MoU ini hanya berlaku eksklusif di dalam kerangka intra-pemerintah (Sistem SDI).
Pihak luar seperti korporasi atau perbankan tetap diwajibkan melalui perjanjian ketat yang tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyimpulkan langkah ini bukan sekadar urusan teknologi. Menurutnya, kebijakan ini merupakan pemenuhan hak konstitusional warga negara sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Di bawah komando PANRB yang mensinergikan SPBE dan SDI, era kelam “birokrasi fotokopi” kini tengah menghitung hari menuju akhir. Pelayanan publik pun diarahkan menjadi proaktif, aman, dan memanusiakan warganya.
Komentar