Sembilan Titik Rawan Illegal Fishing di Gorontalo Utara Dipetakan

Satgas akan berkoordinasi dengan SDKP Bitung dan Polda Gorontalo untuk operasi pengawasan rutin.

- Pewarta

Jumat, 20 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Illegal fishing Gorontalo Utara dipetakan di sembilan titik rawan, DKP gandeng SDKP Bitung dan Polda untuk pengawasan rutin/Foto: Media Center Gorontalo

Illegal fishing Gorontalo Utara dipetakan di sembilan titik rawan, DKP gandeng SDKP Bitung dan Polda untuk pengawasan rutin/Foto: Media Center Gorontalo

Kurvanews.com, GORONTALO-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo resmi memetakan sembilan wilayah perairan di Kabupaten Gorontalo Utara yang rawan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
Pemetaan itu juga menyasar wilayah rawan penangkapan ikan yang merusak lingkungan (destructive fishing), khususnya penggunaan bom ikan.

Rapat Koordinasi di Tinepo

Pemetaan itu dibahas dalam rapat koordinasi dan konsolidasi penanganan illegal fishing dan destructive fishing. Rapat dipimpin langsung Kepala DKP Provinsi Gorontalo Aryanto Husain di Ruang Tinepo, Kantor Bupati Gorontalo Utara, Selasa lalu.

“Pemetaan ini dibahas dalam rapat koordinasi dan konsolidasi penanganan illegal fishing dan destructive fishing yang dipimpin langsung oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, di Ruang Tinepo, Kantor Bupati Gorontalo Utara, Selasa lalu,” kata Aryanto, Kamis (19/11/2026).

Aryanto yang juga tercatat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) menegaskan penanganan persoalan ini memerlukan koordinasi lintas instansi secara menyeluruh.

“Penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi seluruh instansi. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan dasar hukum masing-masing, sehingga kerja bersama diperlukan agar pengawasan berjalan efektif,” ujar Aryanto.

Sembilan Titik Rawan

Dari hasil inventarisasi Satgas, sembilan wilayah perairan di Gorontalo Utara masuk zona merah kerawanan. Salah satunya perairan Tolinggula Pantai yang berbatasan langsung dengan Buol, Sulawesi Tengah.

Kerawanan juga terdeteksi di kawasan Tanjung Babi dan Tanjung Kramat di Sumalata. Wilayah itu turut mencatat persoalan pengambilan pasir ilegal untuk kepentingan penambangan.

Titik rawan berikutnya mencakup Desa Wubudu dan kawasan Napo Kering di Sumalata Timur. Pemetaan juga menyasar kawasan sekitar Pulau Raja, Pulau Pepaya, dan Pulau Bohu di Monano.

Selain itu, pemetaan menyasar kawasan belakang Dudepo dan Batu Rata di Anggrek. Pemetaan juga mencakup gugusan pulau dan perairan di Ponelo Kepulauan, meliputi Pulau Saronde, Pulau Mohinggito, Pulau Otilade, dan perairan belakang Desa Otiola.

Pengawasan ketat juga dipusatkan di Pulau Bogisa dan Tanjung Karang di Kwandang. Pengawasan serupa dilakukan di kawasan Teluk Samia di Tomilito, serta Desa Dumolodo dan Dusun Malagoso di wilayah Gentuma.

Operasi Pengawasan Rutin

Sebagai tindak lanjut pemetaan tersebut, DKP Provinsi Gorontalo akan segera berkoordinasi dengan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Bitung. Koordinasi juga dilakukan dengan Polda Gorontalo untuk mendorong operasi pengawasan rutin di perairan Gorontalo Utara.

“Kami akan berkoordinasi dengan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung serta Polda Gorontalo untuk mendorong operasi pengawasan rutin di perairan Gorontalo Utara,” tegas Aryanto.

Tidak hanya fokus pada patroli laut, Satgas juga akan berupaya memutus rantai pasokan bahan baku bom ikan di tingkat akar rumput. Satgas juga akan memperkuat peran aktif Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Selain itu, Satgas menyusun rencana aksi lintas sektor yang berkelanjutan demi menyelamatkan ekosistem bawah laut Gorontalo Utara.

 

Follow WhatsApp Channel kurvanews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Banyuwangi Janji Evaluasi Jaringan Air untuk Petani
Siak Bangun Jalan Beton Rp65 Miliar Lewat Program IJD
Pemkot Bandung Butuh Rp1,2 Triliun untuk Atasi Banjir Berulang
Kejari Tasikmalaya Hentikan Penuntutan Kasus Penipuan via Restorative Justice
Bupati Garut Minta Camat dan Kades Perkuat Mitigasi Bencana
Dedi Mulyadi Turun Tangan, Pabrik BYD Subang Jadi Sorotan
Dislutkan Batang Keruk Muara untuk Jaga Jalur Kapal Nelayan
Tim Verifikasi IGA 2026 Tinjau Inovasi PEDAS di Ponpes Darussalam
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:30 WIB

Bupati Banyuwangi Janji Evaluasi Jaringan Air untuk Petani

Jumat, 20 November 2026 - 11:15 WIB

Sembilan Titik Rawan Illegal Fishing di Gorontalo Utara Dipetakan

Jumat, 20 November 2026 - 11:00 WIB

Siak Bangun Jalan Beton Rp65 Miliar Lewat Program IJD

Kamis, 19 November 2026 - 15:00 WIB

Pemkot Bandung Butuh Rp1,2 Triliun untuk Atasi Banjir Berulang

Kamis, 19 November 2026 - 11:15 WIB

Kejari Tasikmalaya Hentikan Penuntutan Kasus Penipuan via Restorative Justice

Berita Terbaru