Kurvanews.com, GORONTALO-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo resmi memetakan sembilan wilayah perairan di Kabupaten Gorontalo Utara yang rawan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
Pemetaan itu juga menyasar wilayah rawan penangkapan ikan yang merusak lingkungan (destructive fishing), khususnya penggunaan bom ikan.
Rapat Koordinasi di Tinepo
Pemetaan itu dibahas dalam rapat koordinasi dan konsolidasi penanganan illegal fishing dan destructive fishing. Rapat dipimpin langsung Kepala DKP Provinsi Gorontalo Aryanto Husain di Ruang Tinepo, Kantor Bupati Gorontalo Utara, Selasa lalu.
“Pemetaan ini dibahas dalam rapat koordinasi dan konsolidasi penanganan illegal fishing dan destructive fishing yang dipimpin langsung oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, di Ruang Tinepo, Kantor Bupati Gorontalo Utara, Selasa lalu,” kata Aryanto, Kamis (19/11/2026).
Aryanto yang juga tercatat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) menegaskan penanganan persoalan ini memerlukan koordinasi lintas instansi secara menyeluruh.
“Penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi seluruh instansi. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan dasar hukum masing-masing, sehingga kerja bersama diperlukan agar pengawasan berjalan efektif,” ujar Aryanto.
Sembilan Titik Rawan
Dari hasil inventarisasi Satgas, sembilan wilayah perairan di Gorontalo Utara masuk zona merah kerawanan. Salah satunya perairan Tolinggula Pantai yang berbatasan langsung dengan Buol, Sulawesi Tengah.
Kerawanan juga terdeteksi di kawasan Tanjung Babi dan Tanjung Kramat di Sumalata. Wilayah itu turut mencatat persoalan pengambilan pasir ilegal untuk kepentingan penambangan.
Titik rawan berikutnya mencakup Desa Wubudu dan kawasan Napo Kering di Sumalata Timur. Pemetaan juga menyasar kawasan sekitar Pulau Raja, Pulau Pepaya, dan Pulau Bohu di Monano.
Selain itu, pemetaan menyasar kawasan belakang Dudepo dan Batu Rata di Anggrek. Pemetaan juga mencakup gugusan pulau dan perairan di Ponelo Kepulauan, meliputi Pulau Saronde, Pulau Mohinggito, Pulau Otilade, dan perairan belakang Desa Otiola.
Pengawasan ketat juga dipusatkan di Pulau Bogisa dan Tanjung Karang di Kwandang. Pengawasan serupa dilakukan di kawasan Teluk Samia di Tomilito, serta Desa Dumolodo dan Dusun Malagoso di wilayah Gentuma.
Operasi Pengawasan Rutin
Sebagai tindak lanjut pemetaan tersebut, DKP Provinsi Gorontalo akan segera berkoordinasi dengan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Bitung. Koordinasi juga dilakukan dengan Polda Gorontalo untuk mendorong operasi pengawasan rutin di perairan Gorontalo Utara.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung serta Polda Gorontalo untuk mendorong operasi pengawasan rutin di perairan Gorontalo Utara,” tegas Aryanto.
Tidak hanya fokus pada patroli laut, Satgas juga akan berupaya memutus rantai pasokan bahan baku bom ikan di tingkat akar rumput. Satgas juga akan memperkuat peran aktif Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Selain itu, Satgas menyusun rencana aksi lintas sektor yang berkelanjutan demi menyelamatkan ekosistem bawah laut Gorontalo Utara.













Komentar