Kurvanews.com, JAKARTA-Dugaan penyadapan ilegal oleh sejumlah jenderal polisi memicu kekecewaan di DPR. Penyadapan itu disebut menyasar Presiden, sejumlah tokoh politik, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku terkejut mendengar informasi tersebut. Menurutnya, jika penyadapan dilakukan secara ilegal, hal itu menjadi persoalan serius.
“Kami juga agak kaget mendapat informasi (penyadapan) seperti itu. Kalau memang kami disadap secara ilegal, tentu kami kecewa. Kita lihat nanti perkembangan bagaimana,” ujaR Habiburokhman dikutip Minggu (8/11/2026).
Ia menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan tindakan ilegal, persoalan itu harus diselesaikan melalui proses hukum. Termasuk jika ditemukan dugaan insubordinasi.
Penyidik Diminta Ungkap Motif
Menurutnya, dalam dugaan tindak pidana, penyidik perlu mengungkap peristiwa yang terjadi. Selain itu, penyidik juga harus mengungkap motif di balik tindakan tersebut.
Apakah tindakan itu sekadar untuk mengamankan posisi dan jabatan, atau memiliki tujuan lain. Termasuk tujuan yang berkaitan dengan kepentingan politik.
“Kita tunggu para penyidik, apa motifnya? Apakah hanya membaca peta, mengamankan diri dan posisi jabatannya, atau ada yang lebih jauh lagi, misalnya terkait konstelasi politik, aspirasi politik, dan sikap politik yang bersangkutan,” jelasnya.
Insubordinasi Dinilai Sensitif
Habiburokhman menilai persoalan insubordinasi di institusi militer maupun kepolisian sangat sensitif. Karena itu, Komisi III mendorong proses hukum berjalan cepat, terbuka, transparan, dan profesional.
Lebih lanjut, ia menyampaikan Komisi III DPR RI juga mendorong pembentukan regulasi khusus mengenai penyadapan. Regulasi itu diharapkan memberikan perlindungan kepada Presiden dan pejabat negara.
Selain itu, regulasi tersebut juga harus menjamin hak seluruh warga negara dari praktik penyadapan yang tidak sesuai hukum.
“Kita dorong agar tak hanya Presiden yang harus kita lindungi dari penyadapan ilegal, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum,” tegasnya.
RUU Penyadapan Masih Disusun
Habiburokhman mengungkapkan, RUU tentang Penyadapan saat ini masih berada dalam tahap penyusunan. Setelah pembahasan RUU Perampasan Aset, Komisi III berencana mengintensifkan pembahasan sejumlah RUU lainnya.
RUU tersebut yakni RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Advokat, dan RUU tentang Penyadapan.
“Insyaallah selesai undang-undang perampasan aset ini, setelah itu kita ”gass” undang-undang jabatan hakim, undang-undang advokat, dan undang-undang penyadapan. Jadi tiga undang-undang itu akan kita “gass” juga di periode ini,” pungkasnya.
Komentar