Kurvanews.com, JAKARTA-Integritas sumber daya manusia dan desain kelembagaan dinilai menentukan keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Bagi politikus Fraksi PKS ini, keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan ketentuan hukum yang disusun. Kemampuan dan integritas pihak yang diberi amanah mengelola serta mengawasi aset hasil tindak pidana juga menjadi penentu.
Karena itu, ia menilai pengaturan kelembagaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Seluruh norma yang nantinya disepakati harus dapat dijalankan secara konsisten oleh institusi yang bertanggung jawab.
“Yang paling penting juga di antara banyak isu yang disampaikan oleh narasumber itu adalah soal kemampuan penyelenggara undang-undang ini nanti ke depan. Bagaimana orang-orang yang diserahkan amanah untuk mengurus ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi,” ujar Nasir.
Pilihan Kelembagaan Pengelola Aset
Adapun pembahasan desain kelembagaan mencakup pilihan pengelola aset hasil tindak pidana. Apakah pengelolaan tetap berada di bawah Kejaksaan Agung atau ditangani badan independen yang dibentuk secara khusus.
Menurutnya, pilihan tersebut perlu dikaji dengan melihat praktik terbaik atau best practice dari sejumlah negara. Negara-negara itu telah menerapkan mekanisme pengelolaan dan perampasan aset.
“Apakah nanti kelembagaan itu masih tetap menempel di Kejaksaan Agung atau lembaga yang akan mengurus undang-undang ini dikeluarkan menjadi badan independen. Dan tentu nanti kita akan melihat best practice-nya yang ada di beberapa negara terkait dengan pengelolaan dan perampasan aset tadi itu,” jelasnya.
Kewenangan Besar Butuh Pengawasan
Selain lembaga pengelola, Nasir menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang kuat. Menurutnya, kewenangan besar dalam pengelolaan dan perampasan aset harus diimbangi sistem kontrol. Tujuannya agar pelaksanaannya tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power.
Ia mengingatkan, persoalan integritas aparat penegak hukum masih menjadi perhatian. Selama ini, masyarakat kerap dihadapkan pada perilaku oknum aparat yang justru melampaui kewenangan, menyalahgunakan jabatan, bahkan terlibat dalam tindak kejahatan.
“Jangan sampai terjadi abuse dalam pelaksanaannya. Dan kita juga selama ini sering disuguhi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum yang justru mereka melampaui kewenangan, menyalahi kewenangan, bahkan ikut dalam kejahatan itu sendiri,” tegas Nasir.
Keadilan Substantif Jadi Tujuan
Karena itu, ia berpandangan desain kelembagaan pengelola dan lembaga pengawas harus dirumuskan secara cermat sejak pembahasan RUU. Keduanya berperan penting memastikan seluruh norma dalam undang-undang dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Nasir menambahkan, tujuan utama pembentukan regulasi tersebut adalah menghadirkan keadilan. Tidak hanya dalam pengertian distributif, tetapi juga keadilan substantif.
Dengan demikian, pengaturan kelembagaan yang tepat dan pengawasan yang kuat menjadi bagian penting. Tujuannya agar kewenangan perampasan aset benar-benar dijalankan untuk mencapai tujuan hukum, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Komentar