Kurvanews.com, JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kasus penyadapan ilegal ke pihak kepolisian. Kasus itu menyasar Presiden hingga sejumlah tokoh politik.
Dia menyampaikan, perkara yang menjerat sejumlah perwira polisi sebagai tersangka itu sudah ditangani kepolisian. Dasco pun menegaskan sikap DPR yang tidak mencampuri proses hukum.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, (6/11/2026).
Dengan adanya kasus itu, Dasco meminta Komisi III DPR melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara penyadapan ilegal.
RUU Penyadapan Masih Menunggu Reses
Di sisi lain, Dasco belum bisa memastikan soal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Sebab, DPR RI saat ini masih dalam masa reses.
Menurut dia, DPR akan menindaklanjuti hal itu setelah melihat dinamika yang berkembang saat memasuki masa sidang. “Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana,” kata Dasco.
Empat Tersangka, Tiga Ditahan
Adapun per 5 November 2026, Polri menyampaikan bahwa terdapat empat tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob.
Sementara itu, SU belum ditahan karena kondisi kesehatan pasca stroke. Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli.
Adapun per 6 November 2026, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa penanganan kasus ini merupakan proses penegakan hukum. Ia menegaskan hal itu bukan bagian dari persaingan internal Polri.
Komentar