Kurvanews.com, JAKARTA-Persoalan dugaan penyadapan ilegal turut menjadi salah satu materi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama 10 mantan Kapolri.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengatakan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembahasan mengenai dugaan penyadapan ilegal memang sempat disinggung. Namun, ia belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo memberikan perhatian atau instruksi khusus terkait penanganan kasus tersebut.
Alasannya, Dasco tidak menghadiri pertemuan itu.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco.
Tak Tahu Atensi Khusus
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya atensi khusus Presiden Prabowo terhadap pengungkapan kasus tersebut, Dasco mengaku belum mengetahui secara pasti substansi pembicaraan. Ia menegaskan dirinya tidak terlibat langsung dalam pertemuan Presiden bersama para mantan Kapolri tersebut.
“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya.
RUU Penyadapan Menanti Pembahasan
Adapun persoalan penyadapan berpotensi menjadi bagian dari agenda legislasi DPR RI. Jalurnya melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Menurut Dasco, sejumlah fraksi telah menyampaikan usulan secara informal sebelum DPR memasuki masa sidang. Usulan itu agar pembahasan regulasi tersebut dapat segera dilakukan.
“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelas Dasco.
Dinamika Politik Jadi Penentu
Kendati demikian, Dasco menegaskan DPR masih akan melihat perkembangan dinamika politik dan pembahasan di internal parlemen. Dinamika itu menjadi dasar sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah pembahasan RUU Penyadapan akan segera dimulai. Statusnya sebagai salah satu prioritas legislasi DPR pada masa sidang mendatang pun belum final.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya.
Komentar