Kurvanews.com, JAKARTA-Pelibatan seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi masif, serta pengawasan bersama menjadi kunci mencegah kecurangan dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menanggapi temuan dugaan pelanggaran TKA di 308 satuan pendidikan yang tersebar di 33 provinsi.
Bagi politikus Fraksi Partai Golkar tersebut, tiga aspek itu bukan pelengkap. Ketiganya menentukan apakah asesmen pendidikan ini benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik atau justru menghasilkan data yang menyesatkan.
Karena itu, Ferdiansyah menilai temuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kendati demikian, ia mengakui pelaksanaan TKA dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
“Untuk Tes Kemampuan Akademik atau yang biasa disebut TKA, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya, menurut kami dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Hanya saja, kalau ditanya apakah masih terindikasi terjadi kecurangan, tentu di sini harus ada introspeksi kita sendiri, termasuk dari Kemendikdasmen untuk lebih melibatkan para pemangku kepentingan,” ujarnya dikutip Senin (9/11/2026).
Ruang Partisipasi Masih Minim
Adapun keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat di daerah, dinilai masih perlu ditingkatkan. Menurut Ferdiansyah, Kemendikdasmen perlu membuka ruang partisipasi agar pengawasan terhadap pelaksanaan TKA berjalan lebih optimal.
“Seharusnya Kemendikdasmen melibatkan para pemangku kepentingan di seluruh daerah untuk bersama-sama melihat dan meninjau pelaksanaan TKA tersebut,” katanya.
Selain pelibatan publik, Ferdiansyah menyoroti pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi secara luas. Minimnya informasi dinilai dapat mengurangi partisipasi publik sekaligus memperbesar potensi pelanggaran.
“Pelibatan masyarakat pada pelaksanaan TKA tahun ini kami anggap masih kurang, begitu juga informasi yang disampaikan. Karena itu, untuk mengurangi indikasi kecurangan di 308 satuan pendidikan jenjang SMA tersebut, kuncinya adalah pelibatan, sosialisasi, dan pengawasan bersama sejak awal hingga akhir pelaksanaan TKA,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Kecurangan Merugikan Jangka Panjang
Lebih lanjut, Ferdiansyah mengingatkan bahwa TKA bertujuan memetakan capaian proses pembelajaran peserta didik. Asesmen ini bukan sekadar ajang mengejar hasil atau nilai tinggi.
Sementara itu, praktik kecurangan justru berpotensi merugikan siswa dan sekolah dalam jangka panjang.
“Apabila terjadi kecurangan, yang dirugikan adalah siswa dan sekolah itu sendiri. Mungkin saat ini mereka merasa diuntungkan, tetapi saya yakin dua atau tiga tahun yang akan datang mereka akan merasa dirugikan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, hasil TKA menjadi salah satu dasar dalam memetakan mutu pendidikan. Apabila hasil asesmen tidak mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya akibat kecurangan, pemerintah berpotensi keliru dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
Akibatnya, sekolah yang sebenarnya masih membutuhkan pembinaan justru dapat dinilai telah mencapai standar kemampuan yang baik. Padahal, sekolah seperti itu semestinya memperoleh pendampingan atau perhatian khusus.
“Dengan kecurangan tersebut, sekolah dan siswanya dianggap sudah mampu sehingga tidak mendapat pendampingan. Padahal, apabila dianggap masih kurang mampu, mereka bisa memperoleh pendampingan bahkan perhatian khusus. Konsekuensi kecurangan itulah yang pada akhirnya akan merugikan sekolah maupun peserta didik,” pungkasnya.
Komentar