Kurvanews, JAKARTA-Pemerintah terus memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Langkah ini untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Adapun risiko perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang diantisipasi.
Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha. Tujuannya memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi antarwilayah. Terlebih, permintaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) segera datang.
“Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat,” ungkap Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat menyampaikan keynote speech dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua Tahun 2026 yang diselenggarakan di Makassar dikutip Selasa (23/10/2026).
Inflasi Pangan Capai 5,03 Persen
Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Cabai menjadi komoditas yang paling menonjol. Inflasi pangan tercatat mencapai 5,03%.
Kenaikan harga cabai merah besar mencapai 25,8%. Cabai merah keriting naik 22%, sedangkan cabai rawit naik 5,07%. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan pasokan pangan menjangkau wilayah yang membutuhkan. Gangguan distribusi juga harus diatasi agar tidak memicu kenaikan harga meski stok tersedia.
Lima Arahan Rakornas Pengendalian Inflasi
Untuk merespons tantangan tersebut, Rakornas Pengendalian Inflasi menetapkan lima arahan. Pertama, optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua, dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan.
Ketiga, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit. Keempat, mitigasi dampak El Niño melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini. Kelima, memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dan Perum BULOG.
Stimulus Rp26,34 Triliun untuk Daya Beli
Upaya menjaga daya beli masyarakat juga didukung Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut mencakup insentif sebesar Rp2,04 triliun. Selain itu, ada program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.
Program magang menjangkau 150 ribu peserta. Adapun bantuan beras sebanyak 10 kg menyasar 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe. Ketepatan penyaluran program tersebut menjadi penting agar manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Ekonomi Sulawesi Tumbuh 6,95 Persen
Penguatan rantai pasok menjadi semakin penting bagi Sulampua. Kawasan ini menghadapi tantangan geografis dan konektivitas antardaerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95% (yoy). Sementara itu, Maluku dan Papua tumbuh 4,46% (yoy).
Optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin diperlukan. Langkah ini untuk menekan kehilangan hasil dan mengurangi disparitas harga. Akses pasar bagi produsen pangan lokal pun ikut terbuka.
BUMN Logistik Dilibatkan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik. Koordinasi itu untuk proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua. Proyek dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi.
Petani dan nelayan juga dihubungkan dengan mitra pembeli atau off-taker. Mitra tersebut termasuk Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG. Tujuannya memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi.
Melalui kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, serta TPID, setiap kerja sama antardaerah diarahkan memiliki target terukur. Target itu mencakup volume, biaya distribusi, dan dampak harga. Penguatan konektivitas dan akses pasar diharapkan menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Kesejahteraan petani dan nelayan pun ikut meningkat.
“Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi. Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga,” pungkas Wamenko Dradjad.
Upaya menjaga daya beli masyarakat juga didukung Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut mencakup insentif sebesar Rp2,04 triliun. Selain itu, ada program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.
Program magang menjangkau 150 ribu peserta. Adapun bantuan beras sebanyak 10 kg menyasar 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe. Ketepatan penyaluran program tersebut menjadi penting agar manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Ekonomi Sulawesi Tumbuh 6,95 Persen
Penguatan rantai pasok menjadi semakin penting bagi Sulampua. Kawasan ini menghadapi tantangan geografis dan konektivitas antardaerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95% (yoy). Sementara itu, Maluku dan Papua tumbuh 4,46% (yoy).
Optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin diperlukan. Langkah ini untuk menekan kehilangan hasil dan mengurangi disparitas harga. Akses pasar bagi produsen pangan lokal pun ikut terbuka.
BUMN Logistik Dilibatkan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik. Koordinasi itu untuk proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua. Proyek dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi.
Petani dan nelayan juga dihubungkan dengan mitra pembeli atau off-taker. Mitra tersebut termasuk Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG. Tujuannya memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi.
Melalui kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, serta TPID, setiap kerja sama antardaerah diarahkan memiliki target terukur. Target itu mencakup volume, biaya distribusi, dan dampak harga. Penguatan konektivitas dan akses pasar diharapkan menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Kesejahteraan petani dan nelayan pun ikut meningkat.
“Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi. Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga,” pungkas Wamenko Dradjad.
Komentar