Indonesia Calonkan Diri ke DK PBB dan WHO

Kurvanews, JAKARTA-Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) menegaskan komitmen memperkuat sistem multilateral. Indonesia juga mencalonkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Hal itu disampaikan Menlu Arrmanatha C. Nasir di Jakarta dikutip Rabu (21/10/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal

7 Nandang Permana

Pidato di Hadapan Guterres

Pernyataan itu disampaikan dalam pidato di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Acara berlangsung di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

“Sebagai pembentuk jembatan, penjaga perdamaian, dan penghubung berbagai pihak, peran-peran ini bukan sekadar gelar. Semuanya merupakan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan dan mewujudkan sistem multilateral yang lebih kuat dan efektif,” kata Menlu.

Baca Juga

1 hari  lalu

Along With the Gods 3 Siap Digarap Tahun 2027

11 Nita Susilawati

Politik Bebas Aktif

Menlu menegaskan politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas menentukan sikap dan keputusannya sendiri.

Selain itu, Indonesia aktif dalam keterlibatan dan kontribusinya di dunia internasional.

Indonesia Kuat, Dunia Tangguh

Indonesia yang kuat dan tangguh, kata Arrmanatha, dapat memberikan kontribusi lebih besar. Kontribusi itu bagi perdamaian dan kesejahteraan di luar batas wilayahnya.

“Indonesia yang tangguh akan turut mewujudkan dunia yang lebih tangguh. Dunia yang tangguh, pada gilirannya, akan menjadikan Indonesia semakin kuat,” ucapnya.

Bawa Gagasan dan Solusi

“Semangat inilah yang kami bawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami hadir bukan sekadar untuk berpartisipasi, melainkan untuk membawa gagasan, mengerahkan sumber daya manusia, dan menawarkan solusi,” kata Arrmanatha Nasir.

Jejak Pasukan Perdamaian

Diplomat senior itu turut menyampaikan bahwa pasukan penjaga perdamaian Indonesia telah mengabdi di bawah bendera biru PBB sejak 1957.

Indonesia juga memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan. Upaya itu termasuk melalui perkembangan hukum laut internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Rekam Jejak di PBB

Sebelumnya, Indonesia telah empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga berkontribusi dalam berbagai mekanisme PBB, termasuk Komisi Pembangunan Perdamaian.

Saat ini, Indonesia bertugas di Dewan Auditor PBB. Indonesia juga menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB.